Workshop Aparatur Desa di Aceh Tenggara diduga Dipaksakan

SekilasInfo.id – Ketua Lembaga Anti Korupsi Sangkar Aceh Tenggara menduga Workshop aparatur desa dipaksakan secara merata. Kamis(25/07)

Rudi Tarigan Ketua Sangkar Agara menyebutkan bahwa menemukan bukti bukti beberapa Kepala Desa sangat merasa terpaksa untuk kegiatan workshop ini. Kata rudi, salah seorang kepala desa sempat mengeluh ketika ia tanyakan terkait program ini “kami tidak ada anggarkan untuk workshop 29 juta, dari mana kami suntikan dana untuk workshop ini”. Itu yang disampaikan oleh salah seorang kepala desa itu. Cetus Rudi

Menurut Rudi Tarigan, ia juga banyak menemukan kejanggalan terkait Workshop ini, kok bisa setoran setiap Desa berbeda beda padahal pesertanya sama jumlahnya setiap Desa. Ini Merupakan Hal yang aneh tapi bodoh. ungkap Rudi Tarigan.

Dijelaskan Rudi Tarigan, bila melihat Permendes terbaru no. 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa? jelas kegiatan ini sedikit keliru bahkan menghambur hamburkan Dana Desa. Sudah terlalu banyak Kegiatan hal seperti ini didaerah lain dihapuskan, yang berjudul Bimtek atau Workshop hanya menyedot uang Desa saja.

Rudi Tarigan menyarankan agar kedepan program kegiatan yang dibuat di setiap Kecamatan bernuansa kelas publik agar aparatur Desa lebih santai dan memahami materi serta tujuan Dana Desa.

Terkait hal hal yang ditemukan dilapangan baik acara, pemateri serta legalitas rudi dengan tegas kepada awak media menyatakan sudah pasti Kami teruskan ke Pihak yang berwenang serta secepatnya meminta di Audit seluruh bentuk kegiatan yang bersumber dari APBN ini.

“Kami berharap kedepan jangan ada lagi mau membocori uang Rakyat dengan cara cara Bimtek Atau Workshop atau sejenis apapun namanya”. Harap Rudi

UNTUK HP

Dijelaskan Rudi Tarigan, bila melihat Permendes terbaru no. 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa? jelas kegiatan ini sedikit keliru bahkan menghambur hamburkan Dana Desa. Sudah terlalu banyak Kegiatan hal seperti ini didaerah lain dihapuskan, yang berjudul Bimtek atau Workshop hanya menyedot uang Desa saja.

Rudi Tarigan menyarankan agar kedepan program kegiatan yang dibuat di setiap Kecamatan bernuansa kelas publik agar aparatur Desa lebih santai dan memahami materi serta tujuan Dana Desa.

Terkait hal hal yang ditemukan dilapangan baik acara, pemateri serta legalitas rudi dengan tegas kepada awak media menyatakan sudah pasti Kami teruskan ke Pihak yang berwenang serta secepatnya meminta di Audit seluruh bentuk kegiatan yang bersumber dari APBN ini.

“Kami berharap kedepan jangan ada lagi mau membocori uang Rakyat dengan cara cara Bimtek Atau Workshop atau sejenis apapun namanya”. Harap Rudi

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *