[Opini] Memaknai Tugas dan wewenang Tuha Peut Gampong.

Oleh: Yusri, S.sos

SekilasInfo.id – Tuha Peut Merupakan unjung tombak pembangunan gampang/desa, Tuha peut perlu mengetahui hal-hal Yang menjadi tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas di desa,

Tuha peut sangat lah penting perannya di desanya dalam mengawasi pengunaan dana desa dan persoalan lainnya yang terjadi di desa,

Tuha peut merupakan tempat penampungan aspirasi masyarakat, dan Tuha peut juga sangat penting dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di gampong baik masalah internal maupun ekternal,

Jika kita bandingkan tugas dan wewenang tuha peut sama seperti tugas dewan perwakilan kabupaten/kota (DPRK),

Tuha Peut gampong berkedudukan sebagai unsur penyelengara pemerintah gampong:

1. Anggota tuha peut gampong adalah wakil penduduk gampong bersangkutan berdasarkan keterwakilan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat,

2. Anggota tuha peut gampong terdiri dari pemuka agama, tokoh mosayarakat meliputi pemuda dan perempuan, pemanggku adat, cerdik pandai atau cendekiawan dan golongan lainnya,

3. Masa jabatan anggota tuha peut gampong selama enam tahun dan dapat di anggkat atau di usul kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya,

4. Persemian anggota tuha peut gampong ditetapkan dengan keputusan bupati,

5. Anggota Tuha peut gampong sebelum memangku jabatan mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan di pandu oleh bupati atau  pejabat lain yang di tunjuk,

Tugas, dan wewenang tuha peut Gampong tidak terlepas dari Peraturan Pemenndagri No 110 Tahun 2016,

Pasal 31 Dijelaskan bahwa TPG/BPD Mempunyai Fungsi:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa,

2. Menyampai dan memyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan

3. Melakukan Pengawasan kinerja kepala desa,

Pasal 32 dijelaskan bahwa TPG/BPD Mempunyai tugas:

1. Menggali aspirasi masyarakat,

2. Menampung aspirasi masyarakat,

4. Menyalurkan Masyarakat,

5. Menyelenggarakan musyawarah BPD,

6. Menyelenggarakan Musyawarah desa,

3. Menglola aspirasi masyarakat,

7. Membentuk panitia pemilihan kepala desa,

8. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu,

9. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa,

10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa,

11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa,

12. Menciptakan Hubungan Kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembangan desa lainnya; Dan

13. Melaksanakan tugas lain yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,

Kami Dari KPK-Intim Propinsi Aceh Mengharapkan Kepada Pendamping desa agar dapat lebih giat lagi mensosialisi hal-hal di atas kepada pemangku kepentingan di desa dalam hal itu TuhaPeut Gampong.

UNTUK HP

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *